Yayasan Demokrasi Park Jeong Cheol Tanggapi Kontoversi 'Snowdrop'

 Yayasan aktivis demokrasi Park Jeong Cheol beri tanggapan terkait drama 'Snowdrop'

Setelah penayangan episode perdana drama Snowdrop langsung menuai kontoversi.

Baru-baru ini, Yayasan aktivis Demokrasi Park Jeong Cheol turut angkat bicara mengenai drama tersebut.

Dilansir dari Cut News, pihak yayasan mengatakan, "tiga sumbu kekuatan negara yaitu NSA, kepolisian dan DSC benar-benar melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Itu bukan dilakukan oleh oknum melainkan sudah sistematis. Kekerasan dan penyiksaan menjadi alat kontrol dengan menanamkan rasa takut di kehidupan sehari-hari.

Kekerasan dan penyiksaan menginjak-injak martabat seseorang dan menimbulkan rasa takut juga malu. Bekas lukanya tidak dapat dipulihkan. Kami bahkan tidak bisa bicara tentang detailnya karena khawatir para korban mengingat sepotong ingatan mereka tentang penyiksaan itu."

Yayasan Park Jeong Cheol juga menanggapi adanya hubungan maya-mata dengan pergerakan demokrasi dan NSA. "Dari awal memang tidak seharusnya pergerakan demokrasi, NSA dan mata-mata dikaitkan. Era diktator itu menimbulkan banyak korban karena kasus pemalsuan mata-mata. Para korban disiksa hingga hidupnya hancur, memilih bunuh diri, dan dieksekusi mati. Kala itu permainan pemerintah termasuk NSA berlogika 'karena kalian adalah mata-mata'. Di dramanya, NSA mengejar mata-mata sungguhan, dan karakter ahasiswinya diklaim pemberani karena menyembunyikan mata-mata yang dikira aktivis. Ini adalah pembunuhan ke-2."

Yayasan Park Jeong Cheol menyampaikan pesan ke tim produksi dan JTBC, "kami terkejut stasiun TV umum berusaha membenarkan logika kekerasan pemerintah terhadap pergerakan demokrasi. Keadaan kala itu diromantisasi, di adegan mata-mata dikejar NSA digunakan lagu 'Dear Pine'. Memori sejarah itu sendiri ada dan itu merupakan penyimpangan sejarah. Masalah ini seharusnya direnungkan oleh semua pihak yang terkait dramanya. Kami terus-terusan berbicara tentang masa lalu agar tetap diingat dan agar sejarah masa-masa kekerasan pemerintah terhadap masyarakat tidak terulang kembali."